Page 18 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

Rata-rata rasio anggaran PAD terhadap total anggaran Pendapatan pada Pemerintah

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 13,10%.

b. KONTRIBUSI PENGHEMATAN/EFISIENSI BELANJA DAERAH

1) EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

Hasil evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran APBD tahun 2021 terhadap sasaran
strategis Pemerintah Daerah, sasaran strategis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD),

program dan kegiatan OPD, dan rincian anggaran, memberikan kontribusi efisiensi APBD
sebesar Rp363.046.820.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

No. Permasalahan Lokasi dan Uraian Kejadian

1. Sub kegiatan berpotensi tidak • Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar 12,38%
efektif atau tidak selaras dalam (Rp16.370.315.472);
mendukung sasaran yang telah
ditetapkan • Pemerintah Kabupaten Banjar, sebesar 30,18% (Rp175.853.041.623); dan
• Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebesar 23,08%
(Rp146.063.677.464).
2. Sub kegiatan memuat aktivitas • Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 7,42% (Rp14.998.839.233);
atau komponen belanja yang • Pemerintah Kabupaten Banjar, 0,96% (Rp3.628.364.004); dan
berpotensi tidak efisien atau
tidak relevan dengan sub • Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 6,15% (Rp6.132.582.500).
kegiatan
3. Sub kegiatan berada dalam • Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah 35 program, 92
area yang memerlukan kegiatan, dan 263 sub kegiatan;
perbaikan
• Pemerintah Kabupaten Banjar, 14 Program, 76 Kegiatan, dan 155 sub
kegiatan; dan
• Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 48 program, 76 kegiatan, dan
137 sub kegiatan.

2) EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN PBJ APBD
Hasil evaluasi atas penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) s.d.

30 November 2021, mendapati:
1. Risiko Tidak Tercapai Penyerapan Belanja dan Realisasi Pendapatan

a. capaian realisasi belanja di bawah 80% dari anggaran, 14 Pemda; dan

b. capaian realisasi pendapatan di bawah 80% dari anggaran, 7 Pemda.
Penyebab utama adalah:

a. kelemahan perencanaan kegiatan/sub kegiatan;
b. keterlambatan penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan/sub

kegiatan; dan
c. keterlambatan pembuatan/penerbitan dokumen penatausahaan keuangan.

2. Risiko Tidak Tercapai Penyerapan dan Realisasi PBJ

3