Page 17 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

Selatan melakukan dorongan percepatan pembayaran digital untuk para pelaku UMKM,

dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19.
2) Banua Bicara Mendorong Transformasi Digital UMKM di TVRI Kalimantan Selatan.

4. DIGITAL LEADERSHIP

Mendorong tumbuhnya digital leader untuk mampu memanfaatkan data melalui pembuatan
dan pengembangan fitur pada Aplikasi Kinerja Kalimantan Selatan (APIK) yang berguna

untuk organisasi pemerintah daerah dalam memantau capaian kinerja ASN dengan cepat
dan tepat. Selain itu, dilakukan berbagai upaya lain diantaranya:

1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemerintah Kota

Banjarbaru. Melalui dialog ini, disampaikan bahwa pemerintah harus dapat

mengintegrasikan governansi, manajemen risiko dan pengendalian melalui penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan percepatan digitalisasi.

2) Orasi Ilmiah pada Wisuda Politeknik Negeri Tanah Laut. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan memberikan orasi ilmiah kepada ratusan wisudawan dan

wisudawati di Politeknik Negeri Tanah Laut, hal ini sejalan dengan upaya untuk
membentuk digital leadership.

B. KETERSEDIAAN APBN DAN APBD

Realisasi kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas APBN dan APBD pada
tahun 2021:

1) Efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp387.160.334.951,00.

2) Penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp25.377.275.976,70.
3) Potensi optimalisasi penerimaan negara dan daerah sebesar Rp971.062.427.604,00

dan optimalisasi penerimaan negara dan daerah yang terealisasi sebesar
Rp73.754.058.673,00.

1. PENGELOLAAN APBD

a. TINGKAT KEMANDIRIAN

Tingkat kemandirian suatu daerah ditunjukkan dengan rasio antara anggaran Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap total anggaran Pendapatan Daerah. Rata-rata rasio pendapatan

transfer terhadap total pendapatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2021 sebesar 83,01% yang menunjukkan tingkat ketergantungan

daerah terhadap Pemerintah masih sangat tinggi.

2