Page 22 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

2021, untuk keadaan sampai dengan 15 Juni 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengawasan ini
memberikan kontribusi efisiensi APBD sebesar Rp81.782.100,00.

Hasil audit menemukan:
1) perencanaan kebutuhan tidak memadai yaitu:

a. identifikasi kebutuhan di BPBD Kabupaten Banjar, belum memadai, yaitu tidak
mencantumkan spesifikasi barang; bukti permintaan barang dari pengguna belum

diadministrasikan; alternatif rencana pengadaan menggunakan e-katalog atau
pembelian langsung belum tergambar; dan rencana distribusi belum dibuat;

b. perencanaan pengadaan belum memadai, yaitu direncanakan pengadaan meski
beberapa jenis masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan; dan terdapat

perbedaan harga satuan yang signifikan untuk pengadaan Rapid Test Antigen antar

subkegiatan pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Hal ini terjadi
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; dan

c. rencana alokasi alat Genose C-19 untuk Fasyankes di Kabupaten Tanah Laut belum
berdasarkan analisis skala prioritas.

2) ketidakwajaran harga, yaitu pada dua paket kontrak yang dilaksanakan BPBD
Kabupaten Banjar terjadi kemahalan harga sebesar Rp81.782.100,00, dikarenakan

PPK yang tidak melakukan verifikasi bukti pembentuk kewajaran harga penawaran;

3) ketidakkompetenan Penyedia Barang/Jasa, yaitu di BPBD Kabupaten Banjar, Penyedia
Barang/Jasa tidak terdaftar di Kementerian Kesehatan sebagai penyalur atau produsen

alat dan material Kesehatan, bukan penyedia terdekat, dan bukan sebagai penyedia
dalam katalog elektronik;

4) realisasi keuangan rendah (47,42%), terjadi atas 4 paket pengadaan pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan; dan

5) ketidaktepatan administrasi distribusi, yaitu BPBD Kabupaten Banjar dalam melakukan
distribusi kepada pengguna tidak didukung dengan Berita Acara Serah Terima;

c. KONTRIBUSI PENYELAMATAN KEUANGAN DAERAH

1) AUDIT INVESTIGATIF
Kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian tentang

indikasi tindak pidana korupsi dan tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2021, Audit Investigatif atas APBD sebanyak dua kasus dengan nilai kerugian
keuangan daerah sebesar Rp792.616.700,00.

7