Page 25 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

2. PENGELOLAAN APBN

a. KONTRIBUSI PENGHEMATAN/EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH

1) AUDIT PENYESUAIAN HARGA
Audit dilakukan dalam rangka pengamanan pengeluaran keuangan negara dengan

melakukan penghitungan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan
permintaan pimpinan mitra kerja.

Hasil audit menemukan ketidakefisienan pengeluaran negara Rp20.471.379.884,90, yang
disebabkan kurang cermatnya tim evaluasi dalam mengevaluasi komponen pembentuk

harga satuan.

2) AUDIT KLAIM

Audit terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan, bertujuan menilai kewajaran klaim yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Hasil audit menemukan ketidakefisienan pengeluaran negara sebesar Rp397.845.538,41,
yang disebabkan komponen pembentuk harga satuan tidak konsisten.

b. KONTRIBUSI PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA

1) AUDIT PKKN
Kegiatan audit PKKN bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai nilai kerugian

keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyelidikan dan
digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Tahun 2021, menemukan lima kasus dengan nilai kerugian keuangan negara senilai
Rp10.837.791.527,32.

2) REVIU

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan berupa Reviu atas Bantuan Subsidi Upah (BSU), Reviu
Progres Pembangunan Fasilitas, Reviu Tunggakan Honorarium, Reviu Pembayaran

Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Hasil pengawasan berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp2.612.058.398,73. Terjadi

karena:
1) ketidaksesuaian data Dapodik;

2) tidak adanya pengecekan ulang terhadap PTK penerima bantuan subsidi upah;
3) Penyedia Jasa dan Manajemen Konsultan kurang cermat;

4) PPK dan Penyedia Jasa lalai dalam melakukan Contract Change Order (CCO);

10