Page 24 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

Tabalong
Tanah Laut
Hulu Sungai Selatan
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

2020 2019 2018

2) Peningkatan Diversifikasi Sumber PAD Belum Tercapai

Belum tercapainya diversifikasi sumber PAD, meliputi ekstensifikasi dan intensifikasi
wajib/obyek pajak/retribusi daerah, disebabkan:

a) Ekstensifikasi
Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum digali dengan baik.
b) Intensifikasi

▪ kebijakan pelayanan pajak/retribusi “jemput bola” belum ditetapkan;

▪ jumlah SDM yang ada masih belum mencukupi guna mengoptimalkan PAD;
▪ pemutakhiran data dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), belum dilakukan;

▪ pemeriksaan pajak belum dilakukan serta belum memiliki tenaga fungsional
Pemeriksa Pajak, Penilai Pajak, dan Juru Sita Pajak; dan

▪ hambatan implementasi regulasi dalam penerbitan izin berupa alih fungsi lahan
dan belum disusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di Kabupaten HSS.

2) EVALUASI ATAS TUNGGAKAN PKB
Evaluasi atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan

menunjukan pengelolaan PKB belum efektif, terindentifikasi dari:

1) data tunggakan ganda atas Nomor Polisi yang sama sebanyak 74.898 kendaraan
dengan total tunggakan sebesar Rp102.234.671.069,00;

2) tunggakan yang berpotensi tidak dapat tertagih, yaitu data kendaraan tidak lengkap atau
akurat (nomor NIK, alamat, dan atau nomor telepon) sebanyak 1.626.157 kendaraan

atau 78,46 % dari total data kendaraan yang ada sebanyak 2.072.695; dan

3) potensi kecurangan, yaitu adanya Data Induk Kendaraan Bermotor yang dihapus tanpa
melalui prosedur sebanyak 31.085 kendaraan.

9