Page 29 - Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalsel Tahun 2021

5) belum menyelenggarakan intervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan

penurunan stunting;
6) belum menyelenggarakan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak

dalam percepatan penurunan stunting;
7) tingkat kejadian Age Spesific Fertility Rate/ASFR (15-19) di Provinsi Kalimantan Selatan

mencapai 30,7 dengan ambang batas 18 per 1.000; dan
8) persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting, rendah

dengan capaian sebesar 6,97% hanya mendapatkan skor 9,96.

2. JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)

Pengawasan terhadap Penanganan/Penanggulangan Covid-19 JPS yang dilaksanakan

selama Tahun 2021 adalah atas pelaksanaan: (1) Bantuan Sosial Program Sembako, (2)
Bantuan Sosial Tunai, (3) Program Keluarga Harapan, (4) Bantuan Langsung Tunai - Dana

Desa (BLT-DD), dan (5) Kartu Indonesia Pintar, dengan uraian sebagai berikut:

a. BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO

Hasil pengawasan pelaksanaan Bansos Sembako menemukan ketidaktepatan pengelolaan

data program yaitu: (1) Tim Koordinator Bantuan Pangan Kabupaten/Kota tidak melakukan

rekonsiliasi data penyaluran dengan Bank Peyalur karena tidak memiliki data BNBA, (2) tidak
menyampaikan laporan pelaksanaan program BPNT kepada Tim Koordinator Bantuan

Pangan Provinsi, serta (3) tidak mengetahui keberadaan saldo nihil pada KPM program BPNT
karena Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidak melakukan pencatatan.

b. BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pelaksanaan penyaluran BST di Provinsi Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar
92,68% dari target, namun hasil pengawasan menemukan:

1) validasi Data Penyaluran BST, yaitu 118 data KPM BST belum valid pada empat

Kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu
dan Tapin, dengan rincian 110 KPM BST terduplikasi dengan data penerima bansos BLT

DD, 3 KPM BST meninggal dunia, 4 KPM pindah domisili dan 1 KPM masuk dalam
kategori mampu;

2) ketidaktepatan sasaran, yaitu 6 KPM BST yang terduplikasi dengan bansos PKH; dan
3) ketidaktepatan pemanfaatan program, yaitu 4.891 KPM Tahap 5 dan 6 Batch I gagal

salur karena daftar nominatif BST yang berasal dari Kemensos tidak sepenuhnya

mutakhir.

14