Page 4 - SKH Palangka Post Edisi 31 Oktober 2019

kamis, 31 oktober 2019 04

Ini Pejabat yang Wajib Sampaikan LHKPN

sosiaLisasi –
Pemerintah Kota PALANGKA RAYA, PPOST rah Kota Palangka Raya Murni fungsional auditor, pejabat pen- itu disampaikan secara elektonik tahun berikutnya melalui aplika-
Palangka Raya Tak semua pejabat wajib Djinu, hanya penyelenggara gawas penyelenggaraan urusan kepada KPK,” kata Murni, saat si e-LHKPN pada alamat www.
mensosialisasikan menyampaikan laporan har- negara yang wajib menyampai- pemerintahan, pejabat yang sosialisasi Peraturan Wali Kota elhkpn.kpk.go.id atau dengan
Peraturan Wali Kota ta kekayaan kepada Komisi kan laporan harta kekayaan. mengeluarkan perizinan, pen- Palangka Raya Nomor 10 Ta- mengisi formulir LHKPN for-
Palangka Raya
Nomor 10 Tahun Pemberantasan Korupsi (KPK). Di lingkup Pemerintah Kota gelola unit layanan pengadaan, hun 2019 tentang laporan harta mat excel, selanjutnya dikirim
2019 tentang laporan Lantas siapa saja pejabat yang Palangka Raya, penyelenggara dan pejabat pengelola teknis kekayaan penyelenggaraan neg- melalui email elhkpn@kpk.go.id.
harta kekayaan diwajibkan melaporkan harta negara tersebut mencakup wali keuangan untuk anggaran diatas ara, kemarin, di Palangka Raya. “Dengan menggunakan e-
penyelenggaraan kekayaannya? kota dan wakil wali kota, pejabat Rp1 miliar. Menurut Murni, LHKPN dis- LHKPN akan memudahkan
negara, kemarin, di Menurut Pelaksana Tugas eselon II dan III, pejabat pem- “Laporan harta kekayaan ampaikan dalam jangka waktu pelaporan harta kekayaan,”
Palangka Raya. Asisten I pada Sekretariat Dae- buat komitmen (PPK), pejabat penyelenggara negara (LHKPN) paling lambat tanggal 31 Maret tukasnya.(fys/P2)
Foto : PPost/Ferry Santoso
Menakar

Kompetensi Pejabat

Pemerintah Kota

PALANGKA RAYA, PPOST sosiaLisasi –
Wakil Wali Kota
Pemerintah Kota Palangka
Raya melalui Badan Kepega- Palangka Raya Umi
Mastikah membuka
waian, Pendidikan dan sosialisasi Peraturan
Pelatihan setempat melak- Lembaga Kebijakan
sanakan assessment center Pengadaan Barang/
bagi pejabat administrasi. Jasa Pemerintah
Kegiatan yang dilaksanakan (LKPP) Nomor 8
di salah satu hotel tersebut Tahun 2018, Rabu
diikuti oleh 75 peserta. (30/10), di Palangka
Serkretaris Daerah Kota Raya.
Palangka Raya Hera Nugra- Hera Nugrahayu Foto : PPost/Ferry Santoso
hayu mengatakan, assess-
ment center merupakan instrument untuk menakar Jangan Melenceng dari
kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang telah
menduduki jabatan dan yang akan menduduki
jabatan.
“Kegiatan ini juga untuk memetakan kompetensi
ASN,” katanya, kemarin, di Palangka Raya. Peraturan Lembaga!
Menurut Hera, hasil dari assessment center akan
menjadi bahan tim penilai kerja dalam pengisian/
promosi/mutasi/rotasi jabatan administrasi, serta
identifikasi kebutuhan pengembangan ASN yang
telah menduduki jabatan. PaLaNGka raYa, PPost 2018 tentang pedoman swakelola. berkedudukan sebagai lembaga ber daya yang dimiliki perangkat
Oleh sebab itu, peserta diharapkan sungguh-sung- Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah mengingatkan “Penting bagi kita semua me- pemerintah non kementerian daerah,” kata Umi.
guh mengikuti rangkaian kegiatan. Karena pihaknya agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan matuhi ketentuan perundang-un- (LPNK), namun bertanggung jawab Umi menginginkan pengadaan
ingin seluruh pejabat administrasi memiliki dan dangan supaya tak ada masalah di langsung kepada presiden. Semen- barang dan jasa pemerintah yang
mengembangkan kecakapan dan kompetensi yang jasa pemerintah selalu berpedoman pada peraturan perun- kemudian hari,” tegas Umi, saat tara, dalam menjalankan tugas dan dilakukan secara swakelola dapat
sesuai kualifikasi, serta mendapatkan pendidikan dang-undangan. membuka sosialisasi Peraturan Lem- fungsinya, LKPP berada di bawah berjalan efektif dan efisien. Oleh
yang baik, rekam jejak yang bagus, dan memiliki baga Kebijakan Pengadaan Barang/ koordinasi Menteri Negara Perenca- sebab itu, pihak-pihak yang terlibat
integritas yang tinggi. Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 naan Pembangunan Nasional. di dalam pengadaan barang dan jasa
“Saya harap peserta sungguh-sungguh dalam Dalam hal pengadaan barang melenceng dari Peraturan Lembaga Tahun 2018 tentang pedoman swake- “Yang terpenting dalam pemerintah secara swakelola agar
menunjukan kompetensi yang dimiliki,” tandasnya. dan jasa pemerintah secara swake- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa lola, Rabu (30/10), di Palangka Raya. memenuhi kebutuhan barang dan memahami peraturan yang mengi-
(fys/P2) lola, Umi mengingatkan agar tidak Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun Menurut Umi, meski LKPP jasa adalah mengoptimalkan sum- katnya.(fys/P2)

siGit karYaWaN YUNiaNto WaHiD YUsUF basirUN b saHePar
ketUa DPrD kota PaLaNGka raYa WakiL ketUa i DPrD kota PaLaNGka raYa WakiL ketUa i DPrD kota PaLaNGka raYa
Bidik Pemilih

Pemula

PALANGKA RAYA, PPOST KPU,” tegas Ridha, kemarin, di
Rendahnya partisipasi pemilih Palangka Raya.
dalam pemilu selalu menjadi Agar pemilih pemula ter-
momok bagi Komisi Pemilihan tarik dengan sosialisasi pemilu,
Umum (KPU). Beragam cara Ridha menyarankan supaya
telah dicoba agar pemilih datang KPU mengemasnya secara kreatif
ke tempat pemungutan suara dan mudah dipahami. Misalnya,
dan menggunakan hak suaranya. melalui pertujukan seni budaya,
Namun, diantara trik yang telah festival musik, dan lain-lain.
dilakukan, tak satu pun yang Politikus PAN itu yakin pe-
benar-benar jitu. milih milenial akan antusias
Begitu pun menghadapi pe- menggunakan hak suaranya jika
milihan Gubernur dan Wakil telah mendapat argumen yang
Gubernur Kalimantan Tengah positif dan logis.
tahun 2020 mendatang. Lembaga Di lain pihak, Ketua DPRD kUNJUNGaN kerJa – Anggota DPRD Palangka Raya berfoto bersama anggota DPRD Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkunjung ke Palangka Raya, Rabu (30/10). Foto : PPost/Ferry Santoso
penyelenggara pemilu merasa Palangka Raya Sigit Karyawan
khawatir partisipasi pemilih Yunianto, mengajak masyarakat
tidak lebih baik saat pemilu leg- menyukseskan pemilihan kepala
islatif dan pemilu presiden lalu. mokrasi dengan damai,” ajaknya. Wakil Rakyat Balangan Belajar
daerah (pilkada) serentak tahun
Anggota DPRD Palangka Raya 2020. “Mari sukseskan pesta de-
Norkhalis Ridha menyarankan
KPU agar membidik pemilih Politikus PDI Perjuangan
pemula untuk meningkatkan itu berharap, masyarakat Kota
partisipasi pemilih. Caranya, ak- Cantik menyukseskan semua Tupoksi DPRD di Palangka Raya
tif melakukan sosialisasi pemilu tahapan pilkada, termasuk me-
kepada pemilih pemula. Sebab, mastikan diri terdaftar dalam
jumlah mereka cukup signifikan. daftar pemilih. Masyarakat juga
“Pemilih pemula perlu diedu- dituntut cerdas memilih calon
kasi tentang pemilu. Mereka dengan mengetahui rekam jejak
membutuhkan informasi yang dan visi-misinya. PaLaNGka raYa, PPost DPRD,” katanya. DPRD yang mencakup legislasi, mempunyai kekuatan hukum
akurat mengenai alasan berpar- “Gunakan hak pilih, tapi jan- Menurut Hafiz, pihaknya perlu anggaran, dan pengawasan. Se- yang sama dalam kapasitas
tisipasi dalam pesta demokrasi. gan sampai salah pilih,” imbau Sejumlah wakil rakyat dari Kabupaten Balangan, mendalami tupoksi lembaga leg- dangkan mengenai kolektif ko- mengambil keputusan dalam
Ini yang harus dijawab oleh Sigit.(fys/P2) Provinsi Kalimantan Selatan, berkunjung ke Palangka islatif lantaran mayoritas anggota legial pimpinan DPRD, diterang- paripurna,” jelas Subandi.
Raya, Rabu (30/10). Kedatangan legislator dari provin- DPRD Balangan periode 2019- kan bahwa mengacu Peraturan Politikus Partai Golkar itu juga
si tetangga itu disambut oleh Ketua Komisi A DPRD 2024 merupakan wajah baru. “19 Pemerintah Nomor 12 Tahun menjelaskan tugas-tugas lemba-
Palangka Raya Subandi. orang dari 25 anggota DPRD Bal- 2018, pasal 35, maka kolektif ga DPRD lainnya. Bahwa setiap
angan saat ini merupakan wajah
kolegial adalah tindakan atau
tahun anggaran DPRD bekerja
baru. Hanya enam orang yang keputusan rapat paripurna oleh sesuai rencana kerja (renja), se-
Hafiz Ansyari selaku pimpi- Palangka Raya ingin belajar merupakan petahana,” katanya. satu atau lebih unsur pimpinan hingga di akhir tahun anggaran
nan kunjungan kerja DPRD tentang tugas pokok dan fungsi Kepada tamu daerah, Ketua DPRD. pada saat proses pembahasan
Balangan, blak-blakan menge- (tupoksi) DPRD. Kami juga Komisi A DPRD Palangka Raya “Sebut saja saat rapat pari- APBD tahun mendatang, maka
nai tujuan mereka. ingin mengetahui penafsiran Subandi mengatakan menjelas- purna yang dipimpn oleh ketua harus lebih dahulu menetapkan
“Kami berkunjung ke DPRD kolektif kolegial pimpinan kan tentang tupoksi lembaga atau wakil ketua DPRD, maka renja.(fys/P2)
Jauhi Aksi Bali!

PALANGKA RAYA, PPOST itu telah banyak menelan kor- Politikus Partai Golkar itu mengenai banyak hal dalam aparat kepolisian meningkat-
Wakil Ketua I DPRD ban jiwa. meminta anak muda segera komunitas. kan patroli untuk memberan-
Palangka Raya Wahid Yu- “Tak hanya nyawa pelaku menghentikan aksi bali. Ia “Kalau memang hobi di tas aksi bali yang kini kian me-
suf prihatin dengan masih bali yang terancam, pengguna mengimbau anak muda di bidang balap motor sangat resahkan masyarakat. Ia juga
Foto : PPost/Ferry Santoso maraknya aksi balapan liar jalan lainnya juga merasa ter- Kota Cantik mengisi wak- kuat, sebaiknya disalurkan di menyarankan pihak kepolisian
sosiaLisasi PemiLU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka (bali) yang dilakukan segelintir intimidasi oleh aksi bali,” kata tu senggang dengan keg- tempat yang resmi. Misalnya, aktif melakukan sosialisasi
Raya saat melakukan kegiatan sosialisasi pemilu kepada lansia di panti jumpo remaja dan pemuda di kota Wahid, kemarin, di Palangka iatan positif. Misalnya, aktif di sirkuit,” imbau Wahid. ke sekolah agar peserta didik
menjelang pemilu 2019 lalu. setempat. Padahal, aksi nekat Raya. berolahraga, atau berdiskusi Di sisi lain, Wahid meminta menjauhi aksi bali.(fys/P2)