Page 44 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2021

"Kita akan melakukan pembersihan data penerima vaksin, dengan meneruskan data ini ke
Kemenkes dan memang kami pun kerja sama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk
memastikan bahwa data-data ini adalah data-data yang yang yang benar dan valid," katanya
dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/3).

Kadin akan memastikam pekerja yang akan terdaftar menerima vaksinasi gotong royong,
rekaman data nomor registrasinya.

"Kami pastikan tidak adanya duplikasi, karena mereka memang bisa jadi sudah terdaftar di vaksin
lain, khususnya yang lansia itu. Mereka sudah mendapat vaksinasi pemerintah," ujarnya.

Selain kerja sama dengan Kemnaker dan Kemenkes dan BPJS Ketenagakerjaan, Kadin juga akan
memastikan bahwa mereka para pekerja yang akan menerima vaksin memenuhi kriteria.
Sehingga secara standar kesehatan, Kadin berharap ada pihak dari tenaga kesehatan dan
fasilitas kesehatan yang berpartisipasi dalam program vaksinasi gotong royong ini.

Ia menegaskan pemberian vaksinasi gotong royong kepada para pekerja ini bersifat gratis dan
tidak ada dipungut biaya sama sekali.

Karena itu terkait perusahaan yang akan terlibat dalam vaksinasi gotong royong ini, Rosan
menegaskan, keikutsertaan perusahaan juga bersifat sukarela.

"Namun pendaftarannya satu pintu melalui Kadin. Jadi tidak ada paksaan agar perusahaan
mengikuti program vaksinasi gotong royong ini, karena ini sifatnya sukarela," kata Rosa
menekankan.

Terkait kapan vaksinasi gotong royong ini dilakukan, Kadin tengah membahas secara intens
dengan beberapa pihak, termasuk MoU dengam Bio Farma, Kemenkes, Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan.
Pasalnya, ada beberapa hal yang cukup penting, termasuk soal berapa harga yang perlu
dikeluarkan perusahaan di vaksin gotong royong ini.

Karena itu, ia mengimbau bagi perusahaan yang ingin ikut untuk segera mendaftar. Perusahaan
yang bisa mendaftar atau meregistrasi adalah harus berbadan hukum Indonesia baik itu PT atau
CV, dan tidak bisa perorangan.

43