Page 46 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2021
P. 46
PENGACARA ANGGAP SAKSI DARI KEMENAKER TAK PAHAM FAKTA CUITAN
JUMHUR
"Sidang kali ini masih pemeriksaan saksi dari JPU. Tadi ada satu saksi fakta dari pihak Kemnaker.
Namun, keterangannya menurut kami selaku kuasa hukum, (saksi) tidak mengerti mengenai
fakta postingan Jumhur Hidayat," ujar salah satu kuasa hukum Jumhur, Oky Wiratama, seusai
persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (15/3/2021).
Oky mengatakan saksi tidak melihat secara langsung cuitan yang dibuat Jumhur. Selain itu,
Agatha menyebut saksi tidak mengetahui fakta mengenai omnibus law UU Cipta Kerja.
"Dia tidak melihat postingannya dan dia tidak tahu sama sekali terkait faktanya. Bahkan banyak
sekali fakta mengenai pandangan dia sebagai salah satu anggota perumus dan penyusun UU
Cipta Kerja," katanya.
Diketahui, saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan kali ini ialah Agatha Widyawati dari
Kemenaker.
Sebelum menyampaikan keterangan, Agatha mengatakan, saat penyusunan omnibus law RUU
Cipta Kerja, dia menjabat Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenaker.
Namun, pada Desember 2020, Agatha mengaku sudah menempati jabatan lain. Agatha
mengatakan pihaknya membahas soal klaster ketenagakerjaan di omnibus law UU Cipta Kerja.
Setelah itu, jaksa mulai memberikan sejumlah pertanyaan. Salah satunya mengenai kebenaran
cuitan yang dibuat Jumhur.
"Terkait tweet yang di- post oleh Saudara Jumhur Hidayat, 'mari bergabung yang akan Indonesia
bangsa kuli dan terjajah', apakah undang-undang itu akan mengarah ke sana?" tanya jaksa di
ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (15/3).
Agatha kemudian menanggapi JPU terkait unggahan Jumhur tersebut. Menurutnya, isi unggahan
yang dibuat Jumhur tidak tepat.
"Jadi tidak tepat, jadi tidak ada sedikit pun dari mulai rancangan undang-undang sebelum
undang-undang disahkan itu, nggak ada arah ke sana," kata Agatha.
Agatha menjelaskan, pembuatan omnibus law UU Cipta Kerja itu dibuat atas dua hal. Pertama,
memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan atas perlindungan pekerja.
Dalam kesempatan itu, Agatha menegaskan, omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dibuat
atas inisiatif pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Proses penyusunan diawali oleh seluruh kementerian di bawah koordinasi Kemenko
Perekonomian," katanya.
(man/jbr).
45
