Page 73 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MARET 2021
P. 73
"Terkait twit yang di-post oleh Saudara Jumhur Hidayat, 'mari bergabung yang akan Indonesia
bangsa kuli dan terjajah', apakah undang-undang itu akan mengarah ke sana?" tanya jaksa di
ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (15/3/2021).
Agatha kemudian menanggapi JPU terkait unggahan Jumhur tersebut. Menurutnya, isi unggahan
yang dibuat Jumhur tidak tepat.
"Jadi tidak tepat, jadi tidak ada sedikitpun dari mulai rancangan undang-undang sebelum
undang-undang disahkan itu, nggak ada arah ke sana," kata Agatha.
Agatha menjelaskan pembuatan UU omnibus law Cipta Kerja itu dibuat atas dua hal. Pertama
memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan atas perlindungan pekerja.
Dalam kesempatan itu, Agatha menegaskan Undang-Undang omnibus law Cipta Kerja dibuat
atas inisiatif pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi.
"Proses penyusunan diawali oleh seluruh kementerian di bawah koordinasi Kemenko
Perekonomian," katanya.
Diketahui, Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong terkait omnibus law UU Cipta
Kerja.
Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 UU
RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Jumhur didakwa
menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian antarkelompok. (man/jbr).
72
