Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 160
satu upaya Kemnaker untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan WLKP secara
online.
MASIFKAN WLKP ONLINE, KEMNAKER GANDENG MEDIA ONLINE DAN
MANFAATKAN MEDSOS
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) melakukan
masifikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.
Ikhtiyar itu sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk menambah jumlah perusahaan yang
melakukan WLKP secara online.
Masifikasi WLKP secara online ini dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang
menyampaikan WLKP online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
"Kami akan masifikasi WLKP online melalui program yang telah diluncurkan oleh Kemnaker
adalah penyebaran informasi melalui video digital dan advetorial," ujar Dirjen Binwasnaker dan
K3, Haiyanin Rumondang, Jumat (16/7).
Menurut Dirjen Haiyani, video digital dan advertorial tersebut akan ditampilkan di beberapa
media online yang telah dipilih oleh Kemnaker, juga di platform Media sosial Facebook dan
Instagram.
Video himbauan WLKP Online yang disampaikan oleh Menaker, akan ditayangkan di beberapa
titik Videotron di wilayah Jabodetabek yang sudah ditentukan.
"Sedangkan video tutorial WLKP Online akan disunting ke dalam aplikasi sistem Ketenagakerjaan
untuk mempermudah stakeholder mendaftarkan dan melaporkan WLKP Online ke dalam sistem,"
kata Dirjen Haiyani.
Haiyani menjelaskan, berdasarkan UU 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)
setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan,
menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan.
"Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
Menteri atau Pejabat yang telah ditunjuk," ujarnya.
Haiyani mengatakan, dengan melakukan WLK secara teratur, maka perusahaan dapat melihat
indikasi apakah program kesejahteraan karyawan sudah tercapai.
Hal ini karena sebelum WLK diterima dan disahkan, ada syarat-syarat terkait program
kesejahteraan karyawan di perusahaan yang harus dilengkapi oleh perusahaan.
"Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan
dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK). Itulah mengapa Wajib
Lapor Perusahaan Online dapat menjadi indikator apakah perusahaan telah melaksanakan
program kesejahteraan bagi karyawan secara baik," kata Dirjen Haiyani.
Haiyani menegaskam sesuai pasal 10 ayat (1) UU 7/1981, bagi perusahaan yang belum atau
lalai mendaftar WLKP secara online, akan dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya tiga bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp1juta.
"Maka dari itu, perusahaan wajib melaksanakan WLK dengan teratur, paling lambat 30 hari
sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan," ujar Dirjen Haiyani.
159
