Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 205
KEMNAKER MASIFIKASI WAJIB LAPOR PERUSAHAAN SECARA ONLINE
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan
K3) melakukan masifikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online. Langkah itu
dilakukan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk menambah jumlah perusahaan yang
melakukan WLKP secara online.
Masifikasi WLKP secara online ini dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang
menyampaikan WLKP online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
"Kami akan masifikasi WLKP online melalui program yang telah diluncurkan oleh Kemnaker
adalah penyebaran informasi melalui video digital dan advetorial," ujar Dirjen Binwasnaker dan
K3, Haiyanin Rumondang melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat (16/7).
Menurut Haiyani, video digital dan advertorial tersebut akan ditampilkan di beberapa media
online yang telah dipilih oleh Kemnaker, juga di platform media sosial Facebook dan Instagram.
Video himbauan WLKP Online yang disampaikan oleh Menaker Ida Fauziyah akan ditayangkan
di beberapa titik Videotron di wilayah Jabodetabek yang sudah ditentukan.
"Sedangkan video tutorial WLKP Online akan disunting ke dalam aplikasi sistem Ketenagakerjaan
untuk mempermudah stakeholder mendaftarkan dan melaporkan WLKP Online ke dalam sistem,"
kata Haiyani.
Haiyani menjelaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (WLK) setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis
pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan.
"Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada
Menteri atau Pejabat yang telah ditunjuk," ujarnya.
Haiyani mengatakan dengan melakukan WLK secara teratur, maka perusahaan dapat melihat
indikasi apakah program kesejahteraan karyawan sudah tercapai.
Hal ini karena sebelum WLK diterima dan disahkan, ada syarat-syarat terkait program
kesejahteraan karyawan di perusahaan yang harus dilengkapi oleh perusahaan. Misalnya apakah
perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial
Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK).
"Itulah mengapa Wajib Lapor Perusahaan Online dapat menjadi indikator apakah perusahaan
telah melaksanakan program kesejahteraan bagi karyawan secara baik, " kata Dirjen Haiyani.
Haiyani menegaskam sesuai pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1981, bagi perusahaan yang
belum atau lalai mendaftar WLKP secara online, akan dikenakan sanksi kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.
"Maka dari itu, perusahaan wajib melaksanakan WLK dengan teratur, paling lambat 30 hari
sebelum memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan," ujar Haiyani.
Haiyani menambahkan, bagi perusahaan yang ingin menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
dokumen WLK menjadi salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan Kemnaker sebelum
perusahaan dapat mengajukan permohonan menggunakan TKA.
"Tanpa adanya dokumen WLK, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak dapat
mengajukan permohonan izin TKA," kata Haiyani. (osc/osc)
204
