Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 202
neutral - Haiyanin Rumondang (Dirjen Binwasnaker dan K3) Perusahaan wajib melaporkan setiap
tahun secara tertulis, mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri atau Pejabat yang telah
ditunjuk
positive - Haiyanin Rumondang (Dirjen Haiyani) Misalnya apakah perusahaan sudah terdaftar
dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di
Luar Jam Kerja (JSHK). Itulah mengapa Wajib Lapor Perusahaan Online dapat menjadi indikator
apakah perusahaan telah melaksanakan program kesejahteraan bagi karyawan secara baik
negative - Haiyanin Rumondang (Dirjen Haiyani) Maka dari itu, perusahaan wajib melaksanakan
WLK dengan teratur, paling lambat 30 hari sebelum memindahkan, menghentikan, atau
membubarkan perusahaan
negative - Haiyanin Rumondang (Dirjen Haiyani) Tanpa adanya dokumen WLK, maka dapat
dipastikan bahwa perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan izin TKA
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) melakukan
masifikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online sebagai salah satu upaya
Kemnaker untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan WLKP secara online.
KEMNAKER LAKUKAN MASIFIKASI WLKP ONLINE
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan
K3) melakukan masifikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online sebagai salah
satu upaya Kemnaker untuk menambah jumlah perusahaan yang melakukan WLKP secara
online.
Masifikasi WLKP secara online ini dilakukan karena hingga saat ini, jumlah perusahaan yang
menyampaikan WLKP online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.
"Kami akan masifikasi WLKP online melalui program yang telah diluncurkan oleh Kemnaker
adalah penyebaran informasi melalui video digital dan advetorial, " ujar Dirjen Binwasnaker dan
K3, Haiyanin Rumondang melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat
(16/7/2021).
Menurut Dirjen Haiyani, video digital dan advertorial tersebut akan ditampilkan di beberapa
media online yang telah dipilih oleh Kemnaker, juga di platform Media sosial Facebook dan
Instagram.
Video himbauan WLKP Online yang disampaikan oleh Menaker, akan ditayangkan di beberapa
titik Videotron di wilayah Jabodetabek yang sudah ditentukan "Sedangkan video tutorial WLKP
Online akan disunting ke dalam aplikasi sistem Ketenagakerjaan untuk mempermudah
stakeholder mendaftarkan dan melaporkan WLKP Online ke dalam sistem, " kata Dirjen Haiyani.
Haiyani menjelaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (WLK) setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis
pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan.
201
