Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 222
Judul Kemnaker Terus Berupaya Bendung Potensi PHK Saat PPKM Darurat
Nama Media rmol.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/07/16/496693/kemnaker-terus-berupaya-
bendung-potensi-phk-saat-ppkm-darurat
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-16 11:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat. "Kami menyadari bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami
tidak bosan meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK," ujar Dirjen
PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Putri Anggoro, di Jakarta, Kamis (15/7).
KEMNAKER TERUS BERUPAYA BENDUNG POTENSI PHK SAAT PPKM DARURAT
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat.
"Kami menyadari bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami tidak bosan
meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK," ujar Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker, Indah Putri Anggoro, di Jakarta, Kamis (15/7).
Dirjen Putri menyatakan bahwa PPKM Darurat ini memang memiliki efek bagi kelangsungan
usaha setidaknya karena perusahaan atau pabrik tidak beroperasi secara maksimal, terutama
perusahaan atau industri yang masuk kategori esensial dan non-esensial, sehingga akan
berpengaruh pada kekuatan finansial perusahaan.
"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagerjaan di seluruh Indonesia, dan hingga hari ini
belum mendapatkan data resmi dan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama yang
wilayahnya menerapkan PPKM Darurat, terkait adanya PHK," ucapnya.
Dia mengungkapkan Kemnaker telah dan akan terus melakukan upaya pembinaan dan
pendampingan dalam mencegah PHK di masa PPKM Darurat, seperti melakukan Rapat Koordinasi
Nasional dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta dengan
Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan, agar melakukan pembinaan dan
pendampingan terhadap para pengusaha dan pekerja yang saat ini sedang terkena dampak.
221