Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021

Judul Cegah PHK saat PPKM Darurat, Kemnaker Minta Kedepankan Bipartit
Nama Media viva.co.id
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1387880-cegah-phk-saat-ppkm-
darurat-kemnaker-minta-kedepankan-bipartit
Jurnalis Raden Jihad Akbar
Tanggal 2021-07-16 10:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Dirjen
PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Putri Anggoro menyadari bahwa PPKM Darurat berat bagi
kelangsungan usaha. Namun, harus diperhatikan pekerja juga penting dalam memastikan bisnis
berjalan lancar dalam kondisi tersebut.

CEGAH PHK SAAT PPKM DARURAT, KEMNAKER MINTA KEDEPANKAN BIPARTIT

Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Putri Anggoro menyadari bahwa PPKM Darurat berat
bagi kelangsungan usaha. Namun, harus diperhatikan pekerja juga penting dalam memastikan
bisnis berjalan lancar dalam kondisi tersebut.

"Kami tidak bosan meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK," ujar
Indah dikutip dari keterangannya, Jumat, 16 Juli 2021.

Dirjen Putri menyatakan bahwa PPKM Darurat ini memang memiliki efek bagi kelangsungan
usaha, terutama perusahaan atau industri yang masuk kategori esensial dan non-esensial.
Sehingga akan berpengaruh pada kekuatan finansial perusahaan.

"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, dan hingga hari
ini belum mendapatkan data resmi dan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama
yang wilayahnya menerapkan PPKM Darurat, terkait adanya PHK," ucapnya.

Karena itu dia mengungkapkan, sejumlah langkah dilakukan Kemnaker dalam mencegah PHK di
masa PPKM Darurat ini. Seperti melakukan Rapat Koordinasi Nasional dengan Kepala Dinas
Tenaga Kerja seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta dengan Mediator Hubungan Industrial dan
Pengawas Ketenagakerjaan, agar melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para
pengusaha dan pekerja yang saat ini sedang terkena dampak PPKM darurat.

231