Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021

Judul PPKM Darurat, Kemenaker: Perusahaan Sebisa Mungkin Hindari PHK!
Nama Media jawapos.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/16/07/2021/ppkm-darurat-
kemenaker-perusahaan-sebisa-mungkin-hindari-phk/
Jurnalis Banu Adikara
Tanggal 2021-07-16 10:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Indah Putri Anggoro (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami menyadari
bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami tidak bosan meminta
perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK

positive - Indah Putri Anggoro (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker) Kami terus
berkoordinasi dengan Dinas Ketenagerjaan di seluruh Indonesia, dan hingga hari ini belum
mendapatkan data resmi dan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama yang
wilayahnya menerapkan PPKM Darurat, terkait adanya PHK

negative - Indah Putri Anggoro (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker) Kemnaker beserta
jajaran Kepala Dinas, Mediator Hubungan Industrial di seluruh Indonesia siap memberikan
pendampingan terhadap pengusaha dan pekerja dalam ini diwakili serikat pekerja untuk
mencapai win-win solution

positive - Indah Putri Anggoro (Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker) Selain itu, Ibu
Menteri Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan Surat Edaran No.3 tahun 2020 yang di
antaranya memuat pedoman yang terkait dengan pengupahan

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. “Kami
menyadari bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami tidak bosan
meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK,” ujar Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker Indah Putri Anggoro, dalam keterangannya, Jumat (16/7).

PPKM DARURAT, KEMENAKER: PERUSAHAAN SEBISA MUNGKIN HINDARI PHK!

Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
240