Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 242
“Kami menyadari bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami tidak bosan
meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK,” ujar Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker Indah Putri Anggoro, dalam keterangannya, Jumat (16/7).
Putri mengaku, PPKM Darurat ini memang memiliki efek bagi kelangsungan usaha, sebab
perusahaan atau pabrik tidak dapat beroperasi secara maksimal, terutama perusahaan atau
industri yang masuk kategori esensial dan non-esensial, sehingga akan berpengaruh pada
kekuatan finansial perusahaan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagerjaan di seluruh Indonesia, dan hingga hari ini
belum mendapatkan data resmi dan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama yang
wilayahnya menerapkan PPKM Darurat, terkait adanya PHK,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, Kemnaker terus melakukan upaya pembinaan dan pendampingan dalam
mencegah PHK di masa PPKM Darurat ini. Seperti melakukan Rapat Koordinasi Nasional dengan
Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta dengan Mediator Hubungan
Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan, agar melakukan pembinaan dan pendampingan
terhadap para pengusaha dan pekerja yang saat ini sedang terkena dampak PPKM darurat.
Menurutnya, kesulitan apapun yang dialami perusahaan, pihaknya selalu mendorong agar
dilakukan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha untuk mendiskusikannya dengan baik
dan bijak agar terwujud kesepakatan kedua belah pihak.
“Kemnaker beserta jajaran Kepala Dinas, Mediator Hubungan Industrial di seluruh Indonesia siap
memberikan pendampingan terhadap pengusaha dan pekerja dalam ini diwakili serikat pekerja
untuk mencapai win-win solution,” ucapnya.
Ada pun upaya yang dilakukan Kemnaker dari sisi regulasi yaitu menerbitkan Permenaker No. 2
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa
pandemi COVID-19.
Menurutnya, dalam Pemernaker ini, Perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak
pandemi Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja.
“Selain itu, Ibu Menteri Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan Surat Edaran No.3 tahun 2020
yang di antaranya memuat pedoman yang terkait dengan pengupahan,” pungkasnya.
241
