Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 38
Dia menegaskan, salah satu kebijakan sebagaimana diterapkan dalam PPKM adalah pembatasan
pergerakan (mobilitas) semua warga. Dengan demikian, mestinya pembatasan mobilitas itu juga
berlaku terhadap TKA dan WNA yang akan masukke Indonesia.
"Inilah kenyataan pahit dalam PPKM yang tidak memasukkan pembatasan terhadap WNA atau
TKA. Selama WNA atau TKA tetap boleh masuk ke negara kita, kemungkinan penularannya juga
tetap besar," keluhnya.
Selain itu, kata dia, dikhawatirkan pula masuk varian-varianbaru yang lebih ganas dari luar
negeri. Padahal, Indonesia masih kerepotan dan terkendala dalam menangani penularan Covid-
19 saat ini.
Sebelumnya, Karo Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Harahap
menyatakan, kebijakan soal TKA masih sama. Proses pelayanan penggunaan TKA untuk
permohonan baru masih tetap dihentikan sementara. Hal itu sesuai dengan Surat (SE) Edaran
Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam Upaya Pencegahan
Masuknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Namun, hal itu dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada proyek strategis nasional (PSN) dan
objek vital strategis/nasional Itu pun harus berdasar pertimbangan atau izin khusus tertulis dari
kementerian/ lembaga terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol kesehatan. 'Pemerintah
tetap berjuang melawan pandemi Covid-19. Namun, ekonomi tetap berjalan lewat proyek-proyek
strategis nasional selama membawa kemanfaatan yang luas,' ujarnya. (Ium/mia/c7/oni)
37
