Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021

ANCAMAN PHK MASSAL, ELEMEN BURUH MINTA PPKM DARURAT TIDAK
DIPERPANJANG
Elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera
Utara (FSPMI Sumut) meminta kepada Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi untuk tidak
memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Medan.

Seperti diketahui, PPKM Darurat di Medan rencananya telah ditetapkan hingga 20 Juli 2021 yang
akan datang. Menurut info, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, berencana memperpanjang masa
PPKM Darurat hingga 2 Agustus mendatang.

Menurut Willy Agus Utomo selaku Ketua FSPMI Sumut, rencana Wali Kota Medan untuk
memperpanjang PPKM Darurat berdampak sangat buruk bagi kehidupan sosial masyarakat
umum, khususnya kaum buruh yang sudah mengalami imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dan dirumahkan sejak pandemi Covid-19 melanda.

"Sejak Covid-19 melanda, buruh sudah banyak di PHK, apalagi kalau ada pembatasan begini,
pengusaha juga akan menutup usahanya, maka yang jadi korban adalah buruh, mereka pasti
dirumahkan, bahkan di-PHK tanpa hak yang harusnya diterima sesuai Undang-Undang
Ketenagakerjaan," kata Willy, Minggu (18/7).

Menurut Willy, pihaknya bukan berarti tidak mendukung niat pemerintah mencegah wabah
Covid-19 menyebar luas di masyarakat. Akan tetapi pemerintah diminta juga memikirkan
dampak bagi masyarakat akibat adanya penyekatan di pusat Kota Medan yang menjadi pusat
arus bisnis dan transportasi masyarakat Sumut dalam mengais rezeki.
"Kita dukung segala program pencegahan penyebaran Covid-19, tapi berikan juga solusi bagi
masyarakat yang terdampak akibat penyekatan ini, contoh perusahaan yang tutup, buruhnya
harus ditanggungjawabi upahnya selama tidak bekerja," tegas Willy.

Lebih lanjut Willy mengatakan, hingga saat ini data PHK akibat alasan Covid-19 yang dilakukan
perusahaan dari data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sejak Maret 2020 hingga saat ini sudah di
angka 20.000-an, belum lagi buruh yang dirumahkan tanpa dibayar upahnya. Pasca penerapan
PPKM Darurat di Medan para pekerja di sektor Perhotelan, Retail, Pekerja Mal, Swalayan,
Restoran dan Perkantoran terancam di-PHK massal.

"Akibat PPKM sudah banyak perusahaan di Medan merumahkan buruh, jika diperpanjang pasti
PHK akan terjadi, karena apa? Karena hasil produksi perusahaan akan terhenti dan tidak bisa
didistribusikan ke konsumen akibat penyekatan PPKM," ujar Willy.

Untuk itu, lanjut Willy, pihaknya meminta Pemko Medan dan Gubernur Sumut untuk berpikir
ulang memperpanjang PPKM Darurat di Medan, yang justru dianggap mematikan ekonomi
masyarakat.

"Cukup petugas PPKM memperketat dan terus mengimbau agar warga masyarakat Sumut patuh
pada protokol kesahatan setiap melakukan aktivitasnya, dengan cara memberi sanksi kepada
pelanggar prokes, tidak menutup atau menyekat jalan rezeki masyarakat yang semakin hari
ekonominya sudah semakin anjlok saat ini karena Covid-19," tutupnya.

42