Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 45

Ringkasan

              Deklarasi  Gotong  Royong  antara  Pemerintah,  Kadin,  Apindo,  dan  pekerja/buruh  untuk
              menghadapi PPKM Darurat, diyakini pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)
              menguntungkan  pekerja/buruh.  Sebab,  deklarasi  tersebut  menandakan  semua  pihak
              berkomitmen untuk mengatasi pandemi COVID-19 sehingga kondisi krisis dapat diakhiri. "Jika
              angka kasus COVID-19 sudah landai kembali, maka ketenangan dalam bekerja dapat kembali
              diperoleh dan produktivitas pun semakin meningkat. Mudah-mudahan deklarasi gotong royong
              ini dapat memenangkan Indonesia. Indonesia bangkit kembali, " ungkap Presiden Konfederasi
              Serikat Pekerja BUMN Ahmad Irfan Nasution dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2021).



              DEKLARASI GOTONG ROYONG DIYAKINI BERIMBAS BAIK BAGI PEKERJA-
              PENGUSAHA

              Deklarasi  Gotong  Royong  antara  Pemerintah,  Kadin,  Apindo,  dan  pekerja/buruh  untuk
              menghadapi PPKM Darurat, diyakini pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)
              menguntungkan  pekerja/buruh.  Sebab,  deklarasi  tersebut  menandakan  semua  pihak
              berkomitmen untuk mengatasi pandemi COVID-19 sehingga kondisi krisis dapat diakhiri.

              "Jika  angka  kasus  COVID-19  sudah  landai  kembali,  maka  ketenangan  dalam  bekerja  dapat
              kembali diperoleh dan produktivitas pun semakin meningkat. Mudah-mudahan deklarasi gotong
              royong  ini  dapat  memenangkan  Indonesia.  Indonesia  bangkit  kembali,  "  ungkap  Presiden
              Konfederasi  Serikat  Pekerja  BUMN  Ahmad  Irfan  Nasution  dalam  keterangan  tertulis,  Minggu
              (18/7/2021).

              Irfan menekankan komitmen melalui deklarasi gotong royong di tengah kebijakan PPKM dan
              percepatan  vaksinasi  COVID-19  perlu  didukung  masyarakat.  Ia  menuturkan  tujuan  deklarasi
              gotong royong adalah mengatasi tantangan ketenagakerjaan melalui semangat saling peduli,
              optimis, dan bersama-sama bangkit dari dampak pandemi COVID-19.

              "Kehadiran  pekerja/buruh  dalam  deklarasi  kemarin,  sebagai  bukti  buruh/pekerja  siap
              berkolaborasi dengan pengusaha dan pemerintah dalam rangka menyukseskan PPKM Darurat
              dan vaksinasi," kata Irfan.

              Ia  meyakini  partisipasi  buruh/pekerja  dalam  mendukung  PPKM  Darurat  menandakan  banyak
              orang  yang  memahami  penanganan  pandemi  harus  dihadapi  bersama-sama.  Tak  bisa
              pemerintah atau masyarakat sendiri-sendiri mengatasi situasi pandemi.

              "Semua  upaya  ini  tidak bisa  dijalankan  secara  parsial.  Tapi  harus  dilakukan  secara  serentak
              bersama-sama  dengan  melibatkan  pengusaha  dan  pekerja  sebagai  tanggung  jawab  dan
              persoalan bersama. Kami hadir dilandasi semangat saling peduli, optimis, dan bersama-sama
              bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Terakhir, kami memohon kepada BUMN dan seluruh
              pengusaha untuk tidak memotong hak hak pekerja selama PPKM ini," papar Irfan.

              Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai menyatakan Deklarasi Gotong Royong PPKM Darurat yang
              ditandatangani  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Pengusaha  (Kadin  dan  Apindo),  serta
              Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI), adalah bentuk kesamaan visi dan misi
              tiga  pilar  dalam  hubungan  industrial.  Deklarasi  tersebut,  kata  Yorrys,  membangut  semangat
              antara  ketiganya  dalam  merespons  berbagai  tantangan  ketenagakerjaan  di  masa  pandemi
              COVID-19.

              Menurut  Yorrys,  eskalasi  situasi  pandemi  dengan  berbagai  dampak  yang  dimunculkan,
              berkorelasi langsung dengan tatanan kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada tenaga kerja,
              tapi juga pada sektor usaha serta pemerintah sebagai regulator.
                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50