Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JULI 2021
P. 83
Judul Dukung PPKM Darurat Diperpanjang, KSPI Minta Subsidi Upah Kembali
Diberikan
Nama Media beritasatu.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/802235/dukung-ppkm-darurat-
diperpanjang-kspi-minta-subsidi-upah-kembali-diberikan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-18 16:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Kahar S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Dengan PPKM
darurat diperpanjang, ancaman PHK semakin nyata bagi buruh, termasuk dirumahkan dengan
gaji yang hanya dibayar separuhnya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah
positive - Kahar S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Selain subsidi upah
yang harus diberikan lagi, masyarakat yang tidak bisa bekerja harus diperhatikan. Misalnya yang
berjualan atau pekerja harian, di masa PPKM darurat ini kan tidak bisa kemana-mana, sehingga
butuh bantuan yang konkret
positive - Kahar S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI) Kita mendorong
bantuan-bantuan sosial segera digelontorkan, jangan ditunda-tunda lagi
Ringkasan
Perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir
Juli 2021 memang belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah, meskipun skenario hingga
6 minggu sudah disiapkan. Ada pihak yang menolak, tetapi tidak sedikit yang mendukung
rencana tersebut. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ketua
Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono menyampaikan, pada prinsipnya KSPI
mendukung perpanjangan PPKM darurat dengan pengaturan yang jelas dan tegas. Apalagi kasus
aktif dan kematian akibat Covid-19 masih tinggi. Namun KSPI mengingatkan agar hak-hak buruh
tetap terlindungi. Sebab tidak menutup kemungkinan perusahaan melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) terhadap buruh atau dirumahkan tanpa digaji. Sehingga menurutnya
harus ada regulasi yang tegas untuk melindungi hak buruh.
82
