Page 72 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 72
Title SPN: UPAH MINIMUM SEHARUSNYA BERDASARKAN TINGKAT EKONOMI DAERAH
Media Name antaranews.com
Pub. Date 02 Oktober 2019
https://www.antaranews.com/berita/1092796/spn-upah-minimum-seharusnya-
Page/URL
berdasarkan-tingkat-ekonomi-daerah
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Massa buruh yang tergabung dari banyak serikat pekerja menuntut revisi
PP No.78/2015 tentang pengupahan karena mekanisme penetapan upah minimum
dalam peraturan tersebut dianggap bermasalah dan seharusnya dibuat berdasarkan
tingkat ekonomi daerah.
"PP No.78 ini harus direvisi. Harus dicabut karena ternyata menjadi masalah tentang
mekanisme penetapan upah minimumnya," kata Ketua Umum Serikat Pekerja
Nasional (SPN) Joko Haryono saat memimpin jalannya aksi dari dari ratusan
perwakilannya di kawasan DPR/MPR, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa ukuran penetapan upah minimum seharusnya dibuat
berdasarkan tingkat perekonomian di daerah masing-masing, bukan dengan
parameter inflasi nasional.
"Namanya UMK itu upah minimum kabupaten, UMP itu upah minimum provinsi,
enggak boleh kemudian diputuskan dengan menggunakan parameter inflasi nasional
atau produk domestik bruto (PDB) nasional, sehingga tidak semrawut." "Yang
inflasinya rendah dipaksa harus tinggi. Yang tinggi ditekan rendah. Di situ terjadi
masalah. Kalau inflasinya rendah dia jadi penyumbang inflasi. Tapi kalau inflasinya
tinggi, maka terjadi penurunan daya beli," katanya.
Ketua Umum SPN Joko Haryono memberi penjelasan saat memimpin aksi massa
dari serikat pekerja tersebut untuk bergerak menuju pintu depan DPR/MPR RI di
Page 71 of 161.
