Page 75 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 OKTOBER 2019
P. 75
hukuman pancung masih banyak menunggu tenaga kerja kita di Arab Saudi sana.
Seharusnya pemerintah selesaikan dulu, tuntaskan sampai ke akarnya baru
menempatkan dengan sistem baru apapun itu demi kebaikan TKI kita, bukannya
dengan sistem coba-coba," kata Vanroy Pakpahan.
Vanroy menduga, keberadaan Kepmenaker ini mengindikasikan adanya monopoli
lantaran hanya perusahaan tertentu saja yang boleh menyalurkan tenaga kerja
Indonesia ke negeri Arab. Dijelaskan, dari aturan tersebut, Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta &
PKK) Kemnaker menerbitkan surat keputusan nomor 735 tahun 2019 tentang
penempatan tenaga kerja dengan dasar penunjukan atau assesment yang dibuat
oleh Kemnaker tidak transparan dan banyak hal ganjil yang bertentangan dengan
Kepmenaker yang telah dikeluarkan. Salah satu syarat, yakni perusahaan pernah
menempatkan TKI ke pengguna perseorangan selama lima tahun dari tahun 2006
hingga 2011. Akibatnya, hanya 58 perusahaan yang terpilih.
"Padahal dalam prosesnya banyak perusahaan yang ikut serta, namun dinyatakan
tidak lolos. Ini kan aneh. Kenapa yang dijadikan dasar tahunnya di periode 2006
sampai 2011? Kenapa bukan perusahaan yang telah menempatkan selama lima
tahun terakhir," kata Vanroy Pakpahan.
Untuk memperkuat laporannya, Vanroy mengaku telah menyerahkan sejumlah
dokumen kepada KPK. Vanroy berharap Lembaga Antikorupsi menindaklanjuti
laporannya karena menyangkut nasib tenaga kerja Indonesia yang menjadi salah
satu sumber devisa negara. "Ini masalah serius dalam rangka penempatan tenaga
kerja serta persaingan usaha. Masyarakat luas juga banyak yang sudah mengetahui
kasus ini," kata Vanroy Pakpahan.
Sumber: Suara Pembaruan
Page 74 of 161.
