Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 161
Judul Jokowi Teken Inpers Wajibkan Seluruh Pekerja Daftar BPJamsostek
Nama Media kumparan.com
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-teken-inpers-wajibkan-
seluruh-pekerja-daftar-bpjamsostek-1vUetlkbCJ9
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-04-05 14:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Dalam inpres tersebut presiden
menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran
Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus
didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Ini pekerjaan besar bagi kita
semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti
meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi
kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan
Ringkasan
Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres
2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3
Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Wali Kota
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
JOKOWI TEKEN INPERS WAJIBKAN SELURUH PEKERJA DAFTAR BPJAMSOSTEK
Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres
2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3
Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Wali Kota
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
160
