Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 162
Dalam beleid tersebut Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mendukung implementasi
program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran.
"Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK," ujar Direktur
Utama, Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (5/3).
Selain itu beleid tersebut juga mengatur upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau
pemberi kerja. Mereka yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
Jamsostek maka akan dikenai sanksi. Selain itu Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK
untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.
Atas kebijakan tersebut Anggoro pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini. Anggoro berkomitmen akan memastikan
seluruh jajarannya berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh
Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal
implementasinya.
Menurut Anggoro setelah Inpers tersebut diteken maka selanjutnya BPJAMSOSTEK akan segera
bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta
seluruh personel untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia
"Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua
pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi.
Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder
pemerintahan," tegasnya.
Di sisi lain, Anggoro mengatakan bahwa beleid ini perlu diperkuat dengan sosialisasi masif
kepada masyarakat.
"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai
kesejahteraan," pungkas Anggoro.
161
