Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 165
Judul Jokowi Minta Pegawai Pemerintah Non-ASN Ikut BPJS Ketenagakerjaan
Nama Media kompas.com
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/04/05/141717726/jokowi-
minta-pegawai-pemerintah-non-asn-ikut-bpjs-ketenagakerjaan
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2021-04-05 14:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Ini pekerjaan besar bagi kita
semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti
meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi
kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Semoga dengan adanya Inpres
ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh
dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan
Ringkasan
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun
2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa
Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98
Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
JOKOWI MINTA PEGAWAI PEMERINTAH NON-ASN IKUT BPJS KETENAGAKERJAAN
JAKARTA, - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa
Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98
Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek,
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.
164
