Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 169
Judul Temuan BPJS Watch: Banyak Perusahaan yang Belum Membayarkan
THR Tahun 2020
Nama Media merdeka.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/temuan-bpjs-watch-banyak-
perusahaan-yang-belum-membayarkan-thr-tahun-2020.html
Jurnalis Anggun P. Situmorang
Tanggal 2021-04-05 14:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Persoalan pembayaran
THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi perhatian penuh Pemerintah
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Namun ketika banyak
pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan tersebut tidak meminta
pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada
dengan lebih tegas
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Menurut informasi,
sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayar THR 2020 lalu, demikian juga yang
sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR-nya belum selesai
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan adanya
Perjanjian Bersama ini maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan memastikan
skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha melanggar
Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera memprosesnya
secara hukum
Ringkasan
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menemukan banyak aduan kecurangan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 yang belum dituntaskan oleh pemerintah.
Padahal pemerintah, asosiasi dan juga badan pengawas sudah menyerukan pemberian THR
segera dilakukan H-7 sebelum hari raya. "Persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun
tersebut tentunya harus menjadi perhatian penuh Pemerintah khususnya Kementerian
Ketenagakerjaan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta,
Senin (5/4).
168

