Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

TEMUAN BPJS WATCH: BANYAK PERUSAHAAN YANG BELUM MEMBAYARKAN THR
TAHUN 2020
- Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menemukan banyak aduan kecurangan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 yang belum dituntaskan oleh pemerintah.
Padahal pemerintah, asosiasi dan juga badan pengawas sudah menyerukan pemberian THR
segera dilakukan H-7 sebelum hari raya.

"Persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi perhatian
penuh Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Pengawas
Ketenagakerjaan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (5/4).

Timboel mengatakan, sebenarnya pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid-19 pun, seruan
untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin,
dan sebagainya di media-media.

"Namun ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan
tersebut tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum
berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan dan para Gubernur dinilai membiarkan pengawas ketenagakerjaan
tidak memproses laporan pelanggaran THR yang dilakukan pengusaha. Sehingga akhirnya
pekerja membawa pelanggaran hak normative ini sebagai perselisihan ke pengadilan hubungan
industrial.

"Menurut informasi, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayar THR 2020 lalu,
demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR-nya belum
selesai," jelas Timboel.

Periksa Keuangan Perusahaan Dalam masa pandemi ini, Timboel meminta, bagi perusahaan
yang memang cash flow-nya benar-benar tidak mampu membayar THR secara langsung sudah
diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Pengawas Ketenagakerjaan segera
berkomunikasi dengan pekerja membicarakan skema pembayaran.

"Dengan adanya Perjanjian Bersama ini maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan
memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha
melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera
memprosesnya secara hukum," tandasnya.

[idr].

169