Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 168
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengesahkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Inpres itu ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, tiga
Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Mereka diinstruksikan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang
masing-masing dalam mendukung program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung
termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.
Dalam inpres tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan
penerima upah, pekerja migran, dan pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara serta
penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
Gedung BPJAMSOSTEK Erafzon Saptiyulda AS/ho bpjamsostek) Termasuk di dalamnya
penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dengan memberi sanksi kepada badan usaha atau
pemberi kerja jika terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek.
Presiden secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres
secara berkala setiap 6 bulan.
BPJAMSOSTEK segera mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang
dibutuhkan serta seluruh personel BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
pemangku kepentingan di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar. Kami juga memastikan telah
menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan
mengedepankan digitalisasi dan terus mengedukasi seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya
pemangku kepentingan pemerintahan," ujarnya.
Anggoro menyatakan perlu sosialisasi masif karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga
konsistensinya.
"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai
kesejahteraan," ujarnya.
.
167
