Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 166
Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan
penerima upah, Pekerja Migran Indonesia atau TKI, serta pegawai pemerintah non-aparatur sipil
negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BP Jamsostek.
Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021
tersebut.
Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan
pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.
Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik Inpres ini serta akan
memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif, juga berkolaborasi dengan
seluruh kementerian/lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal
implementasinya.
BP Jamsostek segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang
dibutuhkan serta seluruh personil BP Jamsostek untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
stakeholder di seluruh Indonesia.
"Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua
pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi.
Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder
pemerintahan," tegas Anggoro dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).
Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BP Jamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus
terus dijaga konsistensinya.
"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai
kesejahteraan," ujar Anggoro.
165
