Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 172

BURUH AKAN GELAR AKSI UNJUK RASA BESAR-BESARAN PEKAN DEPAN, APA SAJA
              TUNTUTANNYA?
              . Para serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu buruh di lebih
              dari 20 provinsi pada Senin (12/4).

              "Mengapa kita perlu melakukan aksi 1 hari menjelang puasa, karena pandemi Covid-19 tidak
              memungkinkan  aksi  terus  menerus  dalam  menyuarakan  kepentingan  buruh,"  ujar  Presiden
              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (5/4).

              Dia juga mengatakan terdapat tuntutan dalam aksi yang akan digelar ini.

              ,  meminta  hakim  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  untuk  membatalkan  atau  mencabut  Undang-
              Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.

              , meminta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021 tetap diberlakukan dan
              pembayaran THR penuh dan tidak dicicil. Menurut Said, tuntutan pembayaran THR secara penuh
              sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

              "Menko Perekonomian mengatakan sudah saatnya tahun ini pengusaha diminta untuk membayar
              THR  kepada  buruh  secara  penuh,  tidak  lagi  dicicil,  karena  beliau  juga  mengatakan  bahwa
              pemerintah  sudah  memberikan  stimulus-stimulus  dan  bahkan  sudah  memberikan  relaksasi,"
              terangnya.

              Tak hanya dilakukan di 20 provinsi, aksi juga akan dilakukan di sekitar 1.000 perusahaan. Buruh
              yang  terlibat  mulai  dari  sektor  logistik,  tekstil,  garmen,  sepatu,  makanan  dan  minuman,
              pariwisata, media, percetakan, farmasi, pertambangan, tenaga honorer dan lain sebagainya.

              Dia menerangkan, bentuk aksi yang dilakukan yakni akan ada perwakilan buruh yang datang ke
              MK sebagai simbol penolakan dari UU Cipta Kerja, ada perwakilan yang melakukan aksi di kantor
              gubernur, atau kantor bupati/walikota di daerah masing-masing.

              Provinsi-provinsi yang melakukan aksi mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
              Jawa  Timur,  Yogyakarta,  Aceh,  Sumatra  Utara,  Kepulauan  Riau,  Riau,  Bengkulu,  Lampung,
              Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi
              Barat, Maluku, NTB dan beberapa provinsi lainnya.

              "Sangat meluas aksi yang kami rencanakan di 12 April, dari sisi jumlah yang mengikuti aksi
              puluhan ribu orang, dari sisi jumlah perusahaan ada 1.000-an, dari sisi sebaran provinsi ada 20
              provinsi, dan dari sebaran kabupaten/kota lebih dari 150 kabupaten/kota," ujarnya.

              Sementara  itu,  Said  juga  mengatakan  para  buruh  yang  melakukan  aksi  di  1.000
              pabrik/perusahaan pun tidak akan keluar dari perusahaan. Mereka akan melakukan aksi di dalam
              perusahaan.

              "Ukurannya  adalah  pagar  pabrik,  begitu  dia  masuk  pagar  pabrik  itu  sudah  berlaku  protokol
              kesehatan  di  pabrik-pabrik  dan  perusahaan  masing-masing.  dengan  demikian  tidak  ada
              pelarangan  ketika  para  buruh  menggunakan  hak  konstitusionalnya,  dengan  didahului
              pemberitahuan ke pihak kepolisian, bahwa akan ada aksi 12 April," ujarnya.

              Meski melakukan aksi unjuk rasa, Said memastikan bahwa aksi ini mengikuti protokol kesehatan
              sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan.  Menurutnya,  seluruh  buruh siap  melakukan  rapid
              antigen  mengikuti  protokol  kesehatan,  wajib  memakai  masker,  membawa  hand  sanitizer
              menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan lain.





                                                           171
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177