Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

Ringkasan

Permintaan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta semua
perusahaan membayar THR kepada pekerja tanpa dicicil, memantik perhatian pekerja di tengah
persoalan THR 2020 yang belum selesai masalahnya hingga saat ini. Sekjen Organisasi Pekerja
Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, alasan yang dikemukakan Airlangga itu adalah
karena semua perusahaan sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

SERUAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG THR TANPA DICICIL JADI PERHATIAN
PEKERJA

- Permintaan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta semua
perusahaan membayar THR kepada pekerja tanpa dicicil, memantik perhatian pekerja di tengah
persoalan THR 2020 yang belum selesai masalahnya hingga saat ini.

Sekjen Organisasi Pekerja Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, alasan yang
dikemukakan Airlangga itu adalah karena semua perusahaan sudah mendapatkan bantuan dari
Pemerintah.

Menurut Permenaker No. 6 tahun 2016 pengusaha wajib membayarkan THR pada H-7 kepada
pekerja tanpa dicicil. Secara regulasi tidak ada ketentuan untuk menyicil THR.

Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan bukanlah regulasi yang
mengikat.

"Dalam SE tersebut Menteri Ketenagakerjaan hanya mengimbau saja. Jadi ada atau tidak ada
SE sebenarnya THR harus dibayar tanpa dicicil," kata Timboel dalam siaran pers, Senin 5 April
2021.

Dikatakan, persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi
perhatian penuh Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan cq. Pengawas
Ketenagakerjaan.

Sebenarnya pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid19 pun, seruan untuk membayar THR
sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin, dan sebagainya di
media-media.

Namun ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan
tersebut tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memproses secara hukum
berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas.

Malah Menteri Ketenagakerjaan dan para Gubernur membiarkan pengawas ketenagakerjaan
tidak memproses laporan pelanggaran THR yang dilakukan pengusaha, hingga akhirnya pekerja
membawa pelanggaran hak normatif ini sebagai perselisihan ke pengadilan hubungan industrial.
Menurut informasi, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayar THR 2020 lalu,
demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR -nya belum
selesai.

"Saya kira persoalan utama THR sepanjang tahun termasuk di masa pandemi ini ada di
Pemerintah yakni rendahnya kinerja Kementerian Ketenagakerjaan cq. Pengawas
Ketenagakerjaan," unar Timboel.

176