Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

Saat ini Menko Perekonomian ikut-ikutan menyerukan agar pengusaha membayar THR 2021
tanpa dicicil, padahal Pak Airlangga mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha untuk
membayarkan THR, apalagi di masa pandemi ini.

"Saya menduga ada beberapa alasan seruan ini dilontarkan Pak Airlangga. Pertama, Pak
Airlangga berharap THR yang diterima pekerja tanpa dicicil akan dibelanjakan pekerja dan
keluarganya sehingga akan mendukung konsumsi masyarakat guna mendukung pertumbuhan
ekonomi di semester I 2021. Agar pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Tentunya ini menjadi
alasan yang baik untuk mendukung kinerja Menko Perekonomian," kata Timboel.

Kedua, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto duduga sedang memancing dukungan dari
kalangan pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) untuk dirinya dan Partai Golkar. Ini
dilakukan untuk memulihkan image Pak Airlangga dan Partai Golkar di mata pekerja dan SP/SB.

Seperti kita ketahui, selama proses pembahasan UU Cipta Kerja hingga pembahasan berbagai
peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden, Airlangga
menjadi penanggung jawab utama yang "mengatur" pasal demi pasal sehingga terlahir di UU
Cipta Kerja dan di empat PP di klaster ketenagakerjaan, yang isinya sangat merugikan pekerja.

"Ini alasan politis yang coba dimainkan Pak Airlangga, namun kalangan SP/SB tidak akan mudah
melupakan peran Pak Airlangga di UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya." Menurut Timboel,
yang diperlukan oleh kalangan pekerja bukan seruan-seruan tanpa makna tersebut, tetapi
bagaimana Menteri Ketenagakerjaan mampu memperbaiki kualitas peran pengawas
ketenagakerjaan untuk melakukan penegakkan hukum bagi pengusaha yang melanggar THR.

"Saya mendesak Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan perintah kepada seluruh Pengawas
Ketenagakerjaan di tingkat Pusat dan Daerah melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-
perusahaan untuk memastikan pengusaha di pertengahan April ini sudah menganggarkan dana
THR yang akan dibayarkan H-7. Pengawas Ketenagakerjaan harus bersikap proaktif, jangan lagi
pasif menunggu di belakang meja." Dalam masa pandemi ini bagi perusahaan yang memang
cash flow-nya benar-benar tidak mampu membayar THR secara langsung dan kondisi ini sudah
diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka Pengawas Ketenagakerjaan segera
berkomunikasi dengan pekerja atau SP/SB tentang kondisi ini dan mendorong pengusaha
membicarakan skema pembayaran THR dengan pekerja atau SP-SB, dan dituangkan dalam
Perjanjian Bersama.

Dengan adanya Perjanjian Bersama ini maka Pengawas Ketenagakerjaan terus memantau dan
memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha
melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera
memprosesnya secara hukum.

Kalangan pekerja dan SP/SB berharap Menteri Ketenagakerjaan benar-benar serius memperbaiki
kinerja Pengawas Ketenagakerjaan sehingga masalah THR tidak menjadi masalah tahunan bagi
pekerja.

Sebaiknya, ujar dia, Pak Airlangga juga meminta agar Menteri Ketenagakerjaan serius
memperbaiki kinerja Pengawas Ketenagakerjaan dan mendesak Menteri Ketenagakerjaan tidak
ragu membawa pengusaha yang melanggar pembayaran THR ke ranah hukum.***.

177