Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 19
Ringkasan
Buruh bakal demo besar-besaran sebagai aksi lanjutan menolak Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi diikuti oleh ribuan buruh di lebih dari 20 provinsi di
Indonesia pada Senin 12 April 2021.
BURUH DEMO BESAR-BESARAN SENIN DEPAN!
Buruh bakal demo besar-besaran sebagai aksi lanjutan menolak Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi diikuti oleh ribuan buruh di lebih dari 20 provinsi di
Indonesia pada Senin 12 April 2021.
"Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai
simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada perwakilan yang datang ke kantor
gubernur atau kantor bupati/walikota di daerahnya masing-masing," kata dia dalam konferensi
pers virtual, kemarin Senin (5/4/2021).
Aksi buruh tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta,
Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB
dan beberapa provinsi lainnya.
"Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada tanggal 12 April ini, dari sisi jumlah yang
mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik ada seribuan, dari sisi
sebaran provinsi ada 20 provinsi, dari kabupaten kota lebih dari 150 kabupaten/kota yang
meluas," sebutnya.
Dia memastikan, aksi akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya tidak akan
melanggar ketentuan-ketentuan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan. Para buruh yang akan
melakukan aksi siap melakukan rapid test antigen dan protokol kesehatan lainnya.
Aksi juga akan dilakukan di 1.000 lebih pabrik dan dipastikan dilakukan di dalam lingkungan
pabrik tanpa melanggar protokol kesehatan. Jadi, menurutnya tak ada alasan bagi pihak berwajib
melarang demo tersebut.
Buruh mengancam demo lebih besar jika THR tahun ini tak dibayar penuh sekaligus.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Di saat yang bersamaan, pada 12 April nanti para buruh akan menyampaikan tuntutan agar
tunjangan hari raya dibayar penuh, alias tak dicicil maupun dipotong. Jika permintaan itu tidak
dipenuhi, Iqbal mengatakan akan ada aksi yang makin membesar.
"Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR dicicil dan bahkan tidak dibayar
penuh, aksi akan makin membesar, tentu dengan cara kami bagaimana mensiasatinya di tengah
pandemi Corona," kata dia.
Pihaknya akan berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga
Hartarto yang meminta pengusaha tahun ini berkomitmen membayar penuh THR karyawan.
"Menko Perekonomian bilang dalam satu acara Kadin yang dikutip oleh beberapa media
mengatakan sudah saatnya kita jangan lagi memberikan pembayaran THR dengan cara
mencicil," sebut Iqbal.
Untuk itu, pihaknya meminta agar nantinya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
tidak menerbitkan surat edaran (SE) yang bertolak belakang dengan sikap Airlangga.
18
