Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

"Negara mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, PP Nomor 78 Tahun 2015
tidak ada disebut membayar THR itu mencicil," jelasnya.
Menaker pun merespons. Apa katanya? ada di halaman selanjutnya.

Ida Fauziyah mengimbau buruh menahan diri karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dia
mengatakan memang belum mendengar soal rencana unjuk rasa itu, namun menurutnya
kegiatan pengumpulan massa tidak dilakukan dahulu.

"Saya belum dengar (soal rencana demo buruh). Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya
kira semua harus mengurangi kumpul masa dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes,"
katanya di hotel Grasia Semarang.

Ida menjelaskan, menurutnya Kemenaker sudah terbuka menerima masukkan. Ida berharap hal
itu bisa dimanfaatkan tanpa harus berdemo.
Menurutnya saat ini kondisi ekonomi belum pulih sejak terjadinya pandemi virus Corona. Namun,
THR tetap merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerja/buruh. Oleh karena
itu, Ida menegaskan pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak.

"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya Keagamaan," katanya melalui keterangan tertulis.

Meski demikian, belum ada keputusan THR tahun ini boleh dicicil seperti Lebaran tahun lalu atau
tidak. Tahun lalu Kemnaker mengizinkan pengusaha untuk mencicil atau menunda pembayaran
THR.

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," paparnya.

19