Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

THR TAHUN LALU TERTUNGGAK

Hingga kini tidak sedikit perusahaan yang masih menunggak pembayaran tunjangan hari raya
tahun lalu. Pemerintah diminta memperkuat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.

JAKARTA, KOMPAS - Sampai hari ini masih banyak pekerja yang belum mendapat tunjangan hari
raya atau THR tahun 2020 secara utuh. Pengawas ketenagakerjaan dinilai masih lemah dalam
mendorong penegakan hukum dan pemenuhan hak pekerja. Persoalan klasik ini perlu dievaluasi
sebelum pemerintah memutuskan kebijakan pembayaran THR tahun 2021.

Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN), sampai Maret 2021 masih ada 1.478 pekerja
di Jabodetabek yang pembayaran THR-nya belum lunas. Ada perusahaan yang sudah mencicil
THR sampai 75 persen, ada pula yang baru 15 persen kewajiban THR-nya.

Padahal, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-
19 mengharuskan perusahaan melunasi pembayaran THR paling lambat akhir tahun 2020.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Senin (5/4/2021),
mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data kasus pembayaran THR yang belum lunas, di
wilayah lain di Indonesia. Data awal yang terkumpul, ada 54 perusahaan di Jabodetabek yang
belum melunasi pembayaran THR dengan total pekerja terimbas 15.000 orang.

Setelah diadvokasi pada Juni 2020 sampai Maret 2021, sejumlah perusahaan akhirnya melunasi
cicilan. Namun, mayoritas perusahaan akhirnya baru menuntaskan pembayaran THR awal 2021.
"Yang paling banyak bermasalah adalah perusahaan yang tidak punya serikat buruh," kata Said.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan,
persoalan yang sama sebenarnya terjadi setiap tahun, tak hanya saat pandemi. Akar persoalan
ada pada lemahnya peran pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu, yang diperlukan pekeija
adalah tindakan tegas memperkuat pengawasan di daerah, bukan hanya seruan dan imbauan.

"Sering kali pengawas dibiarkan tidak memproses berbagai laporan dugaan pelanggaran THR
sehingga akhirnya pekerja membawa kasus seperti itu sebagai perselisihan. ke pengadilan
hubungan industrial. Kami harap pemerintah benar-benar serius memperbaiki kinerja pengawas
agar ini tidak menjadi masalah tahunan yang berulang," kata Timboel.

Selain mendorong penegakan hukum atas pelanggaran, pengawasan diperlukan untuk
mengidentifikasi perusahaan yang terdampak pandemi dengan yang tidak. Perusahaan yang
dapat membuktikan arus kasnya terganggu pandemi perlu dicarikan skema pembayaran THR
yang tidak memberatkan pengusaha, tetapi tidak mengabaikan hak pekerja.

"Pengawas harus memantau dan memastikan skema pembayaran THR dipatuhi. Jika melanggar,
pengawas harus tegas dan memprosesnya secara hukum. Pengawas harus proaktif, jangan
menunggu di belakang meja," katanya.

Komitmen

Sampai saat ini, pemerintah masih merumuskan kebijakan THR 2021. Sebelumnya, dalam
pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kamis (1/4), Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar tahun ini pengusaha
membayar THR pekeija secara penuh.
Airlangga mengatakan, hal itu karena pemerintah sudah memberi banyak dukungan ke
pengusaha dalam berbagai bentuk "Tahun lalu THR dicicil. Saya minta tahun ini dibayar secara
penuh. Kita harus komitmen," katanya.

23