Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 28

Dia menilai, rendahnya tingkat kepesertaan diantaranya adalah karena proses pendaftaran yang
              tidak  mudah.  Edukasi  juga  menjadi  masalah  tersendiri  terkait  kepesertaan.  Maka  untuk
              menjawab tantangan terkait kepesertaan, pihaknya perlu melakukan penyederhanaan proses
              pendaftaran dan bayar iuran peserta, sekaligus melakukan edukasi serta sosialisasi.

              Prioritas  kedua,  yakni  memperbaiki  aplikasi  mobile.  Hal  itu  masih  erat  hubungannya  dengan
              memperbaiki aspek pelayanan, termasuk meningkatkan jumlah peserta. BP Jamsostek memang
              sudah memiliki aplikasi mobile, tapi belum ramah dan mudah untuk digunakan. Potensi besar
              kanal digital pun disebut menjadi wadah untuk para PBPU atau nonformal untuk tertarik sebagai
              peserta BP Jamsostek.

              "Karena (pekerja nonformal) tidak ada pemberi kerjanya, butuh kesadaran yang tinggi untuk
              mau  mendaftar.  Sayangnya  proses  mendaftar  tadi  juga  belum  mudah  karena  butuh  banyak
              berkas.  Nantinya  proses  pendaftaran  dilakukan  dengan  biometrik  wajah.  Ini  menjawab
              identifikasi permasalah terkait perbaikan layanan," terang dia.

              Sementara prioritas ketiga sekaligus keempat adalah memperbaiki infrastruktur, termasuk SDM,
              data,  dan  sistem  informasi  Pihaknya  menyadari  untuk  memperbaiki  layanan  dibutuhkan
              kapasitas TI yang lebih baik. Apalagi potensi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan G KP) yang
              akan terjadi kedepan sekitar 16 juta peserta.

              Di sisi lain, kemampuan untuk bisa melayani klaim diperkirakan hingga 2,5 juta peserta. Artinya
              kapasitas BP Jamsostek bukan lagi untuk menambah cabang, tapi melalui digitalisasi agar efisien.

              Terakhir,  prioritas  kelima  adalah  integrasi  data.  Hal  itu  bakal  direalisasikan  bersama  BPJS
              Kesehatan  yang  disebut  memiliki  data  220  juta  penduduk  Indonesia.  "Kalau  kami  bisa
              integrasikan, tentu ini menjadi potensi kami melakukan penetrasi peserta yang belum punya BP
              Jamsostek tapi sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Termasuk bisa membuat data jadi lebih
              akurat," ucap Anggoro.

              Dia  menambahkan,  lima  prioritas  itu  sudah  manajemen  baru  koordinasikan  dengan  Dewan
              Pengawas sesuai dengan permasalahan yang ada. Ke depan, BP Jamsostek pun berjanji untuk
              menyampaikan grand design lima prioritas tersebut kepada Komisi IX DPR RI.




































                                                           27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33