Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

BP JAMSOSTEK JANJI BUAT PROSES KLAIM CUMA SEHARI

JAKARTA, - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek
berjanji membuat proses klaim dari sebelumnya 5-10 hari menjadi hanya sehari. Hal itu bakal
diwujudkan melalui simplifikasi proses pengajuan klaim yang saat ini sarat akan dokumen.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, manajemen baru telah
mengidentifikasi permasalahan yang ada yang kemudian lahir lima prioritas untuk memperbaiki
aspek kepesertaan, pelayanan, dan investasi di BP Jamsostek. Salah satu dari permasalahan
yang terdeteksi adalah lamanya proses klaim. "Kami akan mengupayakan klaim bisa same day
services. Itu merupakan hal yang baru bagi peserta. Kalau klaim itu sebelumnya 5-10 hari, maka
nanti bisa same day services," ujar Anggoro di depan Komisi IX DPR RI saat Rapat Kerja (Raker),
pekan lalu.

Dia menerangkan, saat ini peserta harus lebih dulu menyerahkan dan melengkapi persyaratan
setidaknya lewat 14 dokumen. Setelah itu, barulah peserta bisa memperoleh klaimnya. "Jadi
secara internal kami melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu
butuh 14 dokumen, itu akan kami simplifikasi. Tentu belum dilihat di ruangan ini (DPR). Dengan
itikad baik, kami minta waktu untuk kami memperbaiki beberapa proses fundamental di
kepesertaan, di pelayanan, dan diinvestasi," kata Anggoro.

Dia juga memastikan, permasalahan pelayanan klaim saat ini tidak ada kaitannya dengan defisit
atau unrealize loss pada BP Jamsostek. Kedua hal itu memiliki permasalahan yang berbeda.
Karena lamanya klaim disebabkan karena proses dan persyaratan cukup banyak. Sedangkan
unrealize loss yang disebut sebesar Rp 23 triliun merupakan risiko investasi. Lagipula, kata
Anggoro, likuiditas BP Jamsostek sangat cukup untuk membayarkan klaim para peserta.

Data BP Jamsostek mencatat, sepanjang tahun 2020 total pembayaran klaim meningkat sebesar
20,01% (yoy) atau mencapai Rp 36,5 triliun. Klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp
33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus.

Lebih lanjut, klaim program Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal
sebesar Rp1,35 triliun. Kemudian klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu
kasus atau sebesar Rp1,55 triliun. Serta klaim Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus
atau mencapai Rp 489,47 miliar.

Kepesertaan Selain masalah klaim, sambung Anggoro, permasalahan lainnya adalah terkait
menjangkau target 10 juta peserta aktif sampai akhir tahun ini. Sejumlah permasalahan itu akan
ditangani manajemen baru BB Jamsostek melalui lima prioritas utama.

Pertama, kemudahan daftar dan bayar iuran. Anggoro menyampaikan, saat ini jumlah pekerja
di Indonesia mencapai 137 juta, dan setidaknya 90 juta pekerja menjadi potensi peserta BP
Jamsostek. Adapun sampai per Februari 2021, jumlah peserta BP Jamsostek mencapai 48,6 juta,
tapi hanya sebanyak 27,75 juta peserta aktif atau mencakup 57,11%.

Dia merinci, dari 48,6 juta peserta, ada 81% dari segmen pekerja penerima upah (PPU) atau
sebanyak 39,5 juta peserta. Diikuti pekerja jasa konstruksi 5,4 juta atau 11%, dan pekerja bukan
penerima upah sebanyak 3,2 juta atau 6,6%, serta pekerja migran sebanyak 0,72% atau 350
ribu. "Total pekerja aktif 2019 mencapai 34,17 juta, lalu di Desember 2020 turun menjadi 29,98
juta, di Februari 2021 turun menjadi 27,7 juta. Kami mendapatkan target tahun ini harus
mencapai 37 juta. Jadi tugas kami dalam sembilan bulan kedepan untuk mengakselerasi jumlah
tenaga kerja aktif sebanyak 10 juta," ungkap Anggoro.

Dia menilai, rendahnya tingkat kepesertaan di antaranya adalah karena proses pendaftaran yang
tidak mudah. Edukasi juga menjadi masalah tersendiri terkait kepesertaan. Maka untuk
menjawab tantangan terkait kepesertaan, pihaknya perlu melakukan penyederhanaan proses
30