Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 34
Menaker Ida menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional.
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR," jelas Menaker.
Menaker menambahkan pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan serta mendengarkan
saran dan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat
menghasilkan kepu-tusan terbaik.
"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," imbuhnya.
Belum Pulih
Menaker menjelaskan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala sejak
terjadinya pandemi Co-vid-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha
kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.
Menaker menegaskan pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak. Secara umum
pihaknya menyampaikan bahwa THR adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada
pekerja.
Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker
menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut. Semua laporan sudah
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota.
"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal
pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan
penegakan hukumnya," tandasnya.
ruf/N-3
33
