Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 33
Judul Pembayaran THR 2021 Masih Dibahas
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg3
Jurnalis N-3
Tanggal 2021-04-06 04:42:00
Ukuran 87x244mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.750.000
News Value Rp 65.250.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut,
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tripartit Nasional ini memberikan saran
kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim
Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan
melalui Surat Edaran THR
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk laporan pengusaha yang belum
membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan
Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR,
kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan skema pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas. Pembahasan melibatkan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).
PEMBAYARAN THR 2021 MASIH DIBAHAS
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauzi-yah, menyatakan skema pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas. Pembahasan melibatkan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).
"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti disampaikan
melalui rapat pleno Tripartit Nasional" ujar Menaker, di Jakarta, Senin (5/4).
32