Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 47
"Laporan banyak ke pengaduan dan sudah semua ditindaklanjuti oleh pengawas pusat dan
provinsi. Waktu itu lebih besar pengaduan cara pembayaran THR. Penegakan hukumnya
pengusaha yang tidak membayar THR ada sanksi administrasi," ujar Ida Fauziyah usai membuka
acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia Semarang, Senin (5/4/2021).
Dia mengatakan, THR merupakan hak para pekerja yang biasanya dibayarkan oleh pengusaha
di luar upah.
"Secara umum, THR itu kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan ke pekerjaan. Pendapatan
non upah yang diberikan saat momentum hari raya," kata Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker
), Ida Fauziyah usai membuka acara Munas II FKSPN di Hotel Grasia Semarang, Senin
(5/4/2021).
Ida mengungkapkan, saat ini masih dalam proses di tim kerja dewan pengusaha nasional dan
badan pekerjaan tripartit nasional terkait mekanisme pembayaran THR tahun 2021.
"Kita tunggu saja. Setelah itu akan dikeluarkan ketentuannya melalui surat edaran," jelasnya.
Ida mengaku terdapat laporan-laporan dari daerah terkait evaluasi THR tahun lalu terutama soal
tata cara pembayaran THR.
Hal tersebut akan menjadi salah satu bahasan untuk menentukan aturan soal THR 2021.
"Kami mendapatkan laporan dan laporan itu ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga kerja Provinsi dan
Kabupaten Kota. Akan jadi bahan kita untuk bahas THR 2021," ujarnya.
46
