Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 52
KEMNAKER MASIH KAJI ATURAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN THR 2021
JAKARTA, - Pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan skema pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).
"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dalam siaran pers yang diterima pada Senin (5/4).
Pembahasan mengenai pemberian THR juga dilakukan oleh Tripartit Nasional. Lembaga ini
melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Setelah dilakukan pembahasan
Tripartit Nasional akan memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan
Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.
"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional.
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," tutur Ida.
Ida mengatakan kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sedia kala sejak terjadinya
pandemi Covid -19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada
pekerja/buruh yang harus ditunaikan. Pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak.
"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya Keagamaan," ucap Ida.
Mengenai adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Ida
mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota.
"Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti," tutup Ida.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
51
