Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 50
Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala
sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban
pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.
Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai
pihak. "Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," terangnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta komitmen pengusaha
menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh alias
tidak dicicil.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun angka bicara terkait hal ini. Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan apa yang
menjadi keinginan Menko Airlangga akan tetap diperhatikan dalam menyiapkan aturan THR
Lebaran 2021 ini.
"Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko (terkait THR) menjadi bahan pertimbangan kami,"
kata dia kepada dikutip Senin (5/4/2021).
Sebagai informasi, saat ini pemerintah memang tengah mematangkan aturan Tunjangan Hari
Raya (THR) 2021. Anwar Sanusi memastikan, dalam menyusunan aturan THR tersebut,
pemerintah melibatkan unsur pengusaha dan pekerja.
"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan
dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata dia.
Menurut Anwar, aturan terkait THR bagi pegawai swasta ini diharapkan terbit sebelum memasuki
bulan suci Ramadan. Dengan demikian, pengusaha bisa mempersiapkan THR bagi para
pekerjanya dengan lebih baik.
"Kita harapkan sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR)," tutup dia.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan saat ini pemerintah tengah
mematangkan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
memastikan, dalam menyusunan aturan THR tersebut, pemerintah melibatkan unsur pengusaha
dan pekerja.
"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan
dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata dia kepada di Jakarta, Sabtu (3/4/2021).
Menurut Anwar, aturan terkait THR bagi pegawai swasta ini diharapkan terbit sebelum memasuki
bulan suci Ramadan. Dengan demikian, pengusaha bisa mempersiapkan THR bagi para
pekerjanya dengan lebih baik.
"Tentunya apa yang disampaikan Pak Menko menjadi bahan pertimbangan kami. Kita harapkan
sebelum puasa (Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR)," tutup dia.
49
