Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 58
MENAKER IDA: MESKI EKONOMI BELUM PULIH, PENGUSAHA WAJIB BERIKAN THR
KEPADA BURUH
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia saat
ini memang belum pulih seperti sedia kala sejak terjadinya pandemi Covid-19.
"Meski demikian, tunjangan hari raya ( THR ) tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada
pekerja/buruh yang harus ditunaikan," kata dia usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas)
II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, Senin
(5/4/2021).
Untuk itu, Ida menegaskan, pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai pihak.
Dia mengatakan, THR adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat
momentum Hari Raya Keagamaan.
Lebih lanjut, Menaker Ida menyatakan, saat ini skema pembayaran THR keagamaan 2021 masih
dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional
(Tripnas).
"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan
melalui rapat pleno Tripartit Nasional," katanya.
Ida menjelaskan, Tripartit Nasional adalah lembaga yang melibatkan unsur pemerintah,
pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR," jelasnya.
Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.
"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.
Setelah itu, baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," tuturnya.
Sementara itu, terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR 2020, Ida
menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah
ditindaklanjuti dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/ kota.
"Pada waktu itu, lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti," jelas Ida.
57
