Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

SOAL THR 2021, MENAKER: MASIH DIBAHAS DENGAN DEPENAS DAN TRIPNAS

, SEMARANG - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, skema pembayaran
Tunjangan Hari Raya ( THR ) keagamaan 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).

"Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti
akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4).

Ida Fauziah menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional. Lembaga
ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR," jelas Ida Fauziah.

Politikus PKB Itu menyebutkan, pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan
masukan dari Dewan Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan
keputusan terbaik.

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata dia.

Menurut Ida Fauziah, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih sejak terjadinya pandemi
Covid-19. Kendati demikian, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada
pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

Untuk itu, perempuan kelahiran Mojokerto itu menegaskan, masih mendengarkan masukan
berbagai pihak.

"Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang
dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya Keagamaan," terang Ida Fauziah.

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR 2020, Ida Fauziah sudah
mendapatkan laporan dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan
Disnaker Kabupaten/ Kota.

"Pada waktu itu lebih banyak soal pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa
laporan tentang pengawasan penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi
pembayaran THR tersebut. Semuanya sudah ditindak lanjuti," kata Ida Fauziah.

(jpnn).

63