Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program JAMSOSTEK
seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan
penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara
(non-ASN) dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021
tersebut.

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan
pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan
memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan
seluruh kementerian/lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal
implementasinya.
BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang
dibutuhkan serta seluruh personel BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
stakeholder di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan
telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan
mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat,
termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya.

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus
terus dijaga konsistensinya.

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai
kesejahteraan," pungkas Anggoro.

Hal senada juga disampaikan Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan Sony Suharsono selaku
Pps. Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta.

Menurut Sony Suharsono, pihaknya akan segera lakukan koordinasi dan kolaborasi dengan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan dan perluasan
kepesertaan serta bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung dalam upaya meningkatkan
kepatuhan terhadap pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Mudah-mudahan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ini seluruh pekerja
Indonesia bisa hidup bahagia dan sejahtera karena seluruhnya sudah terlindungi program
jaminan sosial ketenagakerjaan (JAMSOSTEK)," ujar Sony. (RO/OL-09).

67