Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran Tunjangan Hari
Raya ( THR ) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas). "Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja
Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut,
baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional,"
kata Menaker Ida usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat
Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021).

MENAKER ANGKAT BICARA SOAL ATURAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN THR
2021

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran
Tunjangan Hari Raya ( THR ) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021).

Menaker Ida menjelaskan, pembahasan THR dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional.
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

"Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR," jelas Menaker Ida.

Pembahasan THR pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional.
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala
sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban
pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai
pihak. "Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," terangnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan saat ini pemerintah tengah
mematangkan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
memastikan, dalam menyusunan aturan THR tersebut, pemerintah melibatkan unsur pengusaha
dan pekerja.

"Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil dengan mengkomunikasikan
dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja," kata dia kepada di Jakarta, Sabtu (3/4/2021).

71