Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

MENAKER: ATURAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN THR TAHUN 2021 MASIH
DIBAHAS

. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa skema pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Menaker Ida usai menghadiri
Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di
Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/4/2021).

Menaker Ida menjelaskan, pembahasan dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional.
Lembaga ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. "Tripartit Nasional ini
memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR,"
jelas Menaker Ida.

Pembahasan pun dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. "Kami akan
mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu
baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.

Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala
sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban
pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

Untuk itu, Menaker Ida menegaskan bahwa pihaknya masih mendengarkan masukan berbagai
pihak. "Tentu saja secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha
yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan non upah yang biasanya diberikan pada
saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan," terangnya.

Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker Ida
menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/ Kota.

"Untuk laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020 itu juga sudah
ditindaklanjuti oleh Pengawas Pusat dan Pengawas Provinsi. Pada waktu itu lebih banyak soal
pengaduan cara pembayaran THR, kemudian ada beberapa laporan tentang pengawasan
penegakan hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut.
Semuanya sudah ditindak lanjuti," kata Menaker Ida.

76