Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 80
Judul Susun Aturan THR 2021, Kemnaker Libatkan Pengusaha dan Pekerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4524090/susun-aturan-thr-2021-
kemnaker-libatkan-pengusaha-dan-pekerja
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-04-05 19:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita sedang mematangkan pilihan
kebijakan yang akan diambil (terkait THR 2021)dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak
pengusaha dan pekerja
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya apa yang disampaikan Pak
Menko (terkait THR ) menjadi bahan pertimbangan kami
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita harapkan sebelum puasa
(Ramadan) sudah bisa kita terbitkan (aturan THR )
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tahun lalu
THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen.
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Keternagakerjaan ( Kemnaker ) tengah menyiapkan aturan
terkait Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021. Kemnaker pun memastikan melibatkan unsur pekerja
dalam menyusunan aturan ini. "Kita sedang mematangkan pilihan kebijakan yang akan diambil
(terkait THR 2021)dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak pengusaha dan pekerja,"
kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
kepada Liputan6.com, dikutip Senin (5/4/2021).
SUSUN ATURAN THR 2021, KEMNAKER LIBATKAN PENGUSAHA DAN PEKERJA
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keternagakerjaan ( Kemnaker ) tengah menyiapkan
aturan terkait Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021. Kemnaker pun memastikan melibatkan unsur
pekerja dalam menyusunan aturan ini.
79
