Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 79
Hasil dari penyusunan itu, ujar Ida, akan disampaikan melalui Rapat Pleno Tripartit Nasional
serta akan menjadi saran dan masukan bagi Menaker untuk kebijakan dan langkah-langkah
terkait THR.
Dalam pernyataannya Ida menegaskan bahwa THR adalah kewajiban pengusaha yang
dibayarkan kepada pekerja sebagai pendapatan non-upah yang biasanya diberikan pada saat-
saat momentum Hari Raya.
"Tentu ini adalah kepada pekerja," tegas Ida.
Untuk ketentuan THR tahun ini, di mana tahun lalu edaran Menaker mengizinkan adanya sistem
cicil bagi perusahaan yang membuktikan tidak mampu membayar penuh, akan dikeluarkan
setelah mendengarkan laporan dari Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripratit
Nasional.
Selain masukan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan sudah mendapatkan laporan dari Dinas
Ketenagakerjaan baik dari provinsi maupun kabupaten/kota yang juga akan menjadi
pertimbangan dalam pembahasan kebijakan THR 2021.
Dalam kesempatan tersebut Menaker Ida juga memastikan bahwa laporan tentang masih ada
yang belum membayarkan THR 2020 secara penuh sudah ditindaklanjuti baik oleh pengawas
ketenagakerjaan pusat maupun provinsi.
78
